JAKARTA | (media).com - Ketua Umum DPR RI, Jalih Pitoeng mendukung agenda Presidium Konstitusi yang akan menggelar Kongres Rakyat Indonesia yang mengusung tema besar yaitu mengembalikan dan atau menerapkan Kembali UUD 18 Agustus 1945.
Menurut penggagas sekaligus ketua umum Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia (DPR RI), Jalih Pitoeng, bahwa ide dan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli dan bukan hasil amandemen tersebut bukanlah hal yang baru.
Akan tetapi, Presidium Konstitusi dibawah asuhan almarhum Jenderal Try Sutrisno dan Ichsanuddin Noorsy terus melakukan kajian-kajian mendalam secara komprehensif terus dilakukan.
Sehingga, salah satu anggota Pokjatap (Kelompok Kerja Tetap) yang mengkaji sekaligus mencari solusi demi menentukan arah pembangunan bangsa, Jalih Pitoeng sangat mendukung rencana kongres rakyat tersebut.
Menurutnya, berbagai persoalan bangsa yang terjadi saat ini adalah merupakan rangkaian yang terus bergulir. Terutama pasca Reformasi yang diharapkan akan ada perbaikan dan perubahan terhadap jalannya proses berbangsa dan bernegara.
Dari sistem peralihan kekuasaan yang kita kenal PEMILU, lemahnya penegakan hukum, pembalakan hutan, perusakan lingkungan akibat eksplorasi besar-besaran serta Korupsi telah menjadi biang keladi dari berbagai kerusakan bangsa ini.
Termasuk meningginya ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat yang terus bergulir hingga saat ini.
Banyaknya aksi-aksi unjuk rasa dan gelombang besar gerakan rakyat yang menuntut keadilan adalah bagian yang tak terpisahkan dari fenomena dan peristiwa yang terangkum dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Saat ditemui awak media, ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) yang sedang fokus dan giat menyuarakan anti korupsi inipun mengungkapkan bahwa gelombang ini bagaikan patahan tektonik yang akan berkembang menjadi tsunami politik.
"Ini sesungguhnya bukan hal baru ya," ungkap Jalih Pitoeng kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
"Ini merupakan bagian dari rangkaian kekecewaan rakyat sejak UUD 1945 di Amandemen," sambungnya mengingatkan.
"Dimana MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi sebagai penjelmaan rakyat," Jalih Pitoeng menegaskan.
"Oleh karena itu, kita tidak punya obat lagi untuk mengobati penyakit multi dimensi kecuali kembali," kata Jalih Pitoeng.
Ditanya apa maksudnya harus kembali, sosok aktivis dari tanah Betawi yang masih konsisten berjuang di barusan rakyat tersebut menjawab rinci.
"Dulu Reformasi menitipkan amanat yaitu TAP MPR No. 11 tahun 1998 tentang pemberantasan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Sehingga lahirlah KPK," jawab Jalih Pitoeng.
"Tapi apa yang terjadi?, bahkan KPK pernah nyaris hanya menjadi maaf, 'Tukang Semprit' bagi lawan-lawan politik saja," sindir Jalih Pitoeng mengingatkan.
"Kemudian tentang penegakan hukum. Kita masih ingat bukan tentang aksi-aksi unjuk rasa di KPU, BAWASLU hingga di DPR MPR kala itu," kata Jalih Pitoeng.
"Pada tahun 2019 saya menjadi korban kriminalisasi dan Politisasi hukum. Padahal yang kita perjuangkan saat itu adalah menolak kecurangan pemilu," Jalih Pitoeng menjelaskan.
"Faktanya, semua tuduhan yang bombastis dan mengerikan yang di framing oleh media saat itu sama sekali tidak terbukti dalam fakta persidangan," kenang Jalih Pitoeng menyesalkan.
"Lalu soal ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya," imbuh Jalih Pitoeng.
"Para koruptor mengeruk kekayaan alam dengan nilai yang sangat fantastis hanya demi keuntungan pribadi, kelompok dan golongan. Bahkan untuk kepentingan oligarki yang sangat bertentangan dengan isi dalam batang tubuh undang-undang dasar 1945 yang telah disepakati dan dibangun sebagai landasan berbangsa dan bernegara," tambahnya menjelaskan.
"Maka mohon maaf, saya sebut Korupsi adalah biang keladi dari rusaknya negeri ini," imbuh Jalih Pitoeng menandaskan.
"Coba anda bayangkan, seorang koruptor bisa berlenggang dan ketawa-ketiwi didepan camera. Bahkan acap kali mendapat discount hukuman," Jalih Pitoeng mengingatkan.
"Sementara orang lapar mencuri coklat dihukum sama, atau pencuri seekor ayam harus meregang nyawa karena dihakimi massa," sesal Jalih Pitoeng.
"Belum lagi betapa sakitnya hati rakyat miskin yang menyaksikan gaya hidup yang hedonisme dari keluarga para pejabat korup. Sungguh itu sangat menyakitkan hati rakyat," sambung Jalih Pitoeng.
"Sementara rakyat miskin, untuk makan, bayar biaya sekolah bahkan token listrik saja sangat sulit. Inikah yang dinamakan bangsa yang merdeka?," tanya Jalih Pitoeng.
Ditanya sejauh mana kesiapan Presidium Konstitusi akan menggelar Kongres Rakyat, selaku anggota presidium mengatakan bahwa secara kajian sudah selesai.
"Secara akademik, dibawah pimpinan bang Ichsanuddin Noorsy, kami sudah siap," jawab Jalih Pitoeng.
"Baik kajian akademik, ekonomi, hukum hingga politik, semua sudah beres," kata Jalih Pitoeng.
"Namun memang sangat disayangkan, setelah seluruh kajian tersebut selesai karena digarap secara intensif selama 8 bulan terakhir, pak Try Sutrisno meninggalkan kita," kata Jalih Pitoeng.
"Tapi itulah perjuangan. Tidak selalu yang berjuang itu bisa melihat hasil dari apa yang diperjuangkan. Apalagi menikmati hasilnya," ungkap Jalih Pitoeng dengan nada mengenaskan.
"Berbahagialah kami dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, berani dan Istiqomah serta tulus ikhlas seperti bang Ichsanuddin Noorsy, Hatta Taliwang dan beberapa akademisi, purnawiran jenderal baik TNI maupun Polri serta mantan menteri yang sangat peduli terhadap bangsa ini," ungkapnya.
Dicecar pertanyaan tentang posisi Prabowo terhadap fenomena saat ini, mantan relawan militan Prabowo yang sempat menikmati dinginnya jeruji besi buatan Belanda akibat tuduhan Makar dan menjadi otak perencanaan penggagalan pelantikan presiden Jokowi-Makruf pada Oktober 2019 ini menjawab tidak ada jaminan.
"Siapa yang bisa menjamin," Jalih Pitoeng balik bertanya pada wartawan.
"Tidak ada jaminan soal eksistensi pemerintahan PRABOWO-GIBRAN," lanjut Jalih Pitoeng menegaskan.
"Karena saya belum pernah baca ada sejarah pemerintah mampu melawan rakyatnya yang kecewa," kata Jalih Pitoeng.
"Justru kesalahan dan kekeliruan pemerintah dalam menata kelola negara bisa jadi patahan tektonik yang terus berkembang menjadi tsunami politik," sambungnya mengingatkan.
"Contohnya hari ini. Akan ada gelombang besar aksi rakyat yang menuntut agar dikembalikannya kedaulatan rakyat diberbagai tempat," kata Jalih Pitoeng mengingatkan.
"Secara simplikatif, itu adalah gambaran dari kekecewaan rakyat yang tidak dapat ditutupi oleh upaya-upaya pencitraan yang kamuflatif," lanjutnya.
Disinggung soal adanya isyu reshuffle, aktivis sekaligus pemerhati sosial, ekonomi, hukum, politik dan budaya ini menyampaikan tidak akan efektif secara korektif.
"Tidak akan efektif dalam mengkoreksi kabinet Prabowo-Gibran jika masih menerapkan politik balas budi," jawab Jalih Pitoeng.
"Berbicara di podium tentang efisiensi, tapi kabinet gemuk. Bahkan banyak penambahan kementerian dan lembaga," lanjut Jalih Pitoeng menegaskan.
"Dan yang lebih menjadi sorotan sekaligus mengecewakan rakyat adalah penempatan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya," Jalih Pitoeng menyayangkan.
"Oleh karena itu saya sangat berkeyakinan bahwa hanya dengan menerapkan Kembali UUD 18 Agustus 1945 lah bangsa ini bisa diselamatkan," kata Jalih Pitoeng.
"Mulai dari penegakan hukum, ekonomi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, politik dan sistem peralihan kekuasaan dapat dijalankan sesuai amanat UUD 1945 yang merupakan tujuan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia," pungkas Jalih Pitoeng.
0 Komentar