JAKARTA- PT Yasa Patria Perkasa (YPP) kembali berurusan dengan hukum. Kali ini, dua vendornya menggugat YPP melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
PT YASA PATRIA PERKASA DIGUGAT PKPU Rp 6,5 MILIAR, Puluhan Vendor Jalan Layang Magelang Belum Dibayar, Sidang Ke-3 Ditunda Lagi.
Perkara No. 322/Pdt.Sus/1026/PN.Jakpus ini diajukan oleh:
- PT Aneka Darma Persada
- CV Kurnia Sejahtera
Kuasa Hukum kedua perusahaan tersebut, Yakob Rihwanto, S.H., M.H., menyebut total tagihan yang belum dibayar YPP mencapai Rp 6,5 Miliar.
"PT Aneka Darma Persada Rp 4 Miliar, CV Kurnia Sejahtera Rp 2,5 Miliar. Totalnya mendekati Rp 7 Miliar," ujar Yakob usai sidang, Kamis (11/11/2026).
PROYEK SELESAI, UTANG TIDAK DIBAYAR
Proyek jalan layang di Kota Magelang itu sudah selesai dikerjakan YPP. Tapi material beton yang diambil dari kedua vendor melalui PO dan _invoice_ tak kunjung dilunasi saat jatuh tempo.
"Kami sudah somasi, sudah tegur secara formal. YPP mengakui utangnya, tapi minta tempo. Janjinya tidak meyakinkan, jadi kami tolak dan ajukan PKPU," tegas Yakob.
SIDANG KE-3 DITUNDA, LEGAL STANDING BELUM LENGKAP
Sidang ke-3 di Ruang Soebekti 2, PN Jakarta Pusat, kembali ditunda. Pasalnya, YPP belum bisa menunjukkan 1-2 akte asli untuk melengkapi _legal standing_.
"Sebelum legal standing terpenuhi, belum bisa masuk ke pokok perkara," kata Yakob.
BUKAN SATU-SATUNYA KORBAN
Yakob menyebut, ini bukan kasus pertama YPP. Perkara PKPU yang melibatkan YPP tercatat ada di PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Pusat, hingga PN Kalimantan Timur.
"Dalam proyek jalan layang ini saja, ada sekitar 26 sampai 36 kreditur yang belum terbayarkan. Ini preseden buruk," ujarnya.
Padahal, kata Yakob, YPP adalah perusahaan bagus, banyak proyek, likuiditas bagus, dan punya kerjasama perbankan.
"Sayangnya, kerjasama dengan vendor justru meninggalkan tunggakan. Proyek sudah diserahkan, vendor tidak boleh ada yang ditunggak," tambahnya.
KREDITUR LAIN DIAJAK BERGABUNG
Melalui PKPU ini, pihak pemohon berharap YPP jera dan segera membayar utangnya. Kreditur lain juga diajak bergabung untuk mendaftar dalam perkara ini.
"Kalau nanti diputus, kreditur lain bisa ikut bergabung, melakukan penagihan dan pendaftaran," tutup Yakob.(Red)
Jakarta, 12 November 2026
*Yakob Rihwanto, S.H., M.H.*
*Kuasa Hukum PT Aneka Darma Persada dan CV Kurnia Sejahtera*
*Pemohon PKPU vs PT Yasa Patria Perkasa*
-
0 Komentar